5 Dampak Pendudukan Jepang Di Indonesia

Halo sobat kali ini kita akan membahas 5 Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia. Adanya rencana Jepang untuk membentuk negara Asia Timur Raya menyebabkan Jepang terlibat dalam Perang Pasifik.

Perang Pasifik sendiri terjadi diawali dengan serangan Jepang ke Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawai) pada tanggal 7 Desember 1941 dan menjadi awal ikutnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua.

Jepang yang telah menguasai Cina (1937) dan Indocina mulai melanjutkan langkahnya mereka berikutnya dengan menginvasi negara – negara di Asia tenggara seperti Thailand, Burma, Malaya, Filipina, termasuk Hindia Belanda (Indonesia).

Nah, dampak Pendudukan Jepang di Indonesia ini, masih terasa sampai sekarang loh! Apa sajakah itu ? Mari kita simak selengkapnya di materi berikut ini.

5 Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Dampak Ekonomi Pendudukan Jepang di Indonesia

Saat menjajah bangsa kita, Jepang berusaha untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk kebutuhan percepatan industri perang mereka. Untuk itu Jepang membagi rencananya dalam dua tahap yaitu :

Tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda.
Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Sesuai dengan tahap ini maka pola ekonomi perang direncanakan bahwa setiap wilayah harus melaksanakan autarki.

Pada tahun 1944 menuju puncak perang dunia ke dua kebutuhan pangan dan perang makin semakin meningkat. Hingga Pemerintah militer Jepang memutar otak mereka untuk memenuhi kebutuhan.

Pemerintah Jepang kemudian melancarkan kampanye pengerahan barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jawa Hokokai melalui nagyo kumiai (koperasi pertanian), dan instansi pemerintah lainnya.

Pengerahan bahan makanan ini dilakukan dengan cara penyerahan hasil panen kepada pemerintah. Lalu rakyat boleh memiliki 40 %, lalu 30 % diserahkan kepada pemerintah, dan 30 % lagi diserahkan lumbung untuk persediaan bibit.

Hal ini tentu dirasakan merugikan para petani dan rakyat kecil. Salin itu Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga manusia. Hal ini akan membawa dampak terhadap mobilitas sosial masyarakat Indonesia.

Puluhan hingga ratusan ribu penduduk desa yang kuat dikerahkan untuk romusa membangun sarana dan prasarana perang. Para Romusa ini juga sering dipanggil oleh Pemerintah Jepang sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja.

Mereka dipaksa bekerja keras (romusa) sepanjang hari tanpa diberi upah, makan pun sangat terbatas. Akibatnya, banyak orang kelaparan, sakit dan akhirnya meninggal ditempat kerja karena kelelahan.

Untuk mengerahkan tenaga kerja yang banyak, di tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut Rumokyokai. Tugasnya menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Dikabarkan terdapat 300 ribu orang pekerja Romusa dari Asian tenggara saat itu.

Jugun Ianfu

Selain itu para banyak wanita yang terpaksa harus bekerja sebagai Jugun Ianfu untuk memuaskan kebutuhan biologis para tentara Jepang, yang tentu saja meninggalkan luka bagi para korban.

Hingga pada tahun 2015 pemerintah Jepang yang diwakili boleh Perdana Menterinya saat itu, Shinzo Abe melakukan permintaan maaf secara terbuka pada para korban dilansir Sindonews.com.

Jepang juga memperkenalkan sistem tonarigumi (rukun tetangga). Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masing masing terdiri atas 10–20 rumah tangga Pada bulan Januari 1944. Sampai saat ini Rukun Tetangga masih kita gunakan sampai sekarang.

Dampak Pendudukan Jepang di bidang Politik.

Dampak Pendudukan Jepang di Bidang Politik antara lain :

Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa Hindia Belanda, kecuali MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia). Tapi MIAI kemudian dibubarkan dan digantikan Masyumi.
Para tokoh pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil sikap kooperatif. Dengan sikap kooperatif, mereka banyak yang duduk dalam badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti Gerakan 3 A, Putera, dan Cuo Sangi In.
Selain itu, tokoh pergerakan nasional memanfaatkan barisan kesatuan-kesatuan pertahanan yang telah dibentuk oleh Jepang, seperti Jawa Hokokai, Heiho, Peta, dan sebagainya.

Kebijaksanaan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu.

Selain itu pada 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pertimbangan Karesidenan (Syu Sangi Kai) dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa (Syi Sangi In) untuk membantu pemerintahan.

Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, seperti :

Prof. Dr. Husein Jayadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama (1 Oktober 1943)
Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio masing-masing diangkat menjadi Kepala Pemerintahan (Syikocan) di Jakarta dan Banjarnegara (10 November 1943)

Di samping itu, ada enam departemen (bu) dengan gelar sanyo, seperti berikut :

Ir. Soekarno, Departemen Urusan Umum (Somubu).
Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid, Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri (Naimubu-Bunkyoku).
Dr. Mr. Supomo, Departemen Kehakiman (Shihobu).
Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Departemen Lalu Lintas (Kotsubu).
Mr. Muh. Yamin, Departemen Propaganda (Sendenbu).
Prawoto Sumodilogo, Departemen Ekonomi (Sangyobu).

Bisa dibilang Masa Pemerintah Militer Jepang memiliki dampak yang cukup besar di Indonesia.

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia dalam Bidang Militer

Dampak Pendudukan Jepang di bidang militer masih kita dapat rasakan sampai sekarang. Karena di Indonesia ada beberapa kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti berikut ini :

Seinendan (Barisan Pemuda)

Seinendan atau Barisan Pemuda ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda berusia antara 14–22 tahun. Mereka dididik militer agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri.

Akan tetapi, tujuan yang sebenarnya ialah mempersiapkan pemuda untuk dapat membantu Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu dalam Perang Asia Pasifik.

Keibodan (Barisan Pembantu Polisi).

Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia 26–35 tahun dengan tugas, seperti menjaga lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain.

Barisan ini di Sumatra disebut Bogodan, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan nama Borneo Konan Hokokudan.

Fujinkai (Barisan Wanita)

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas para wanita berusia 15 tahun ke atas. Mereka juga diberikan latihanlatihan dasar militer dengan tugas untuk membantu Jepang dalam perang.

Jibakutai (Barisan Berani Mati)

Jibakutai dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini rupanya mendapatkan inspirasi dari pilot Kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya kepada kapal perang musuh.

Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)

Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.

Mereka yang diterima menjadi anggota adalah yang memenuhi syarat, antara lain berbadan sehat, berkelakuan baik, berpendidikan terendah SD, dan berumur 18–25 tahun.

Lalu mereka akan dikirim oleh pemerintah militer Jepang ke pos – pos militer mereka yamg terpencar di asia.

Peta ( Pembela Tanah Air)

Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, dengan tugas mempertahankan tanah air. Pembentukan PETA ini atas permohonan Gatot Mangkuprojo kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumakichi Harada tanggal 7 September 1943.

Untuk menjadi anggota Peta para pemuda dididik di bidang militer secara khusus di Tangerang, di bawah pimpinan Letnan Yamagawa.

Banyak loh, tokoh – tokoh nasional yang berasal dari Peta seperti :

Jenderal Soedirman,
Jenderal Gatot Subroto,
Jenderal Ahmad Yani,
Supriyadi, dan sebagainya.

Dampak Pendudukan Jepang dalam Bidang Pendidikan dan Bahasa

Zaman pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan drastis, jika dibandingkan zaman Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar (SD) menurun dari 21.500 menjadi 13.500 dan sekolah menengah dari 850 menjadi 20.

Saat itu Sekolah – sekolah digunakan sebagai mesin propaganda untuk menjaga kekuasaan bangsa Jepang di Indonesia.

Tapi meski begitu, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar wajib digunakan di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib.

Begitu juga papan nama toko, nama rumah makan, perusahaan dan sebagainya yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang.

Jadi bisa dibilang, salah satu dampak Pendudukan Jepang adalah penggunaan Bahasa Indonesia menjadi bahasa percakapan sehari-hari.

Dampak Pendudukan Jepang dalam bidang Kebudayaan

Dampak Pendudukan Jepang yang terakhir adalah Dampak kebudayaan. Pada tanggal 20 Oktober 1943 atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. kita tahu bahasa menjadi salah satu kunci kebudayaan.

Tugas Komisi adalah menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia.

Susunan komisi ini diantaranya adalah :

Ketua : Mori ( Kepala kantor Pengajaran).
Wakil Ketua: Iciki
Penulis : Mr. R. Suwandi
Penulis Ahli: Mr.S. Takdir Alisjabana
Anggota : Abas St. Pamuntjak, Mr. Amir Syarifuddin, Armien Pane

Di bidang sastra, pada zaman Jepang juga berkembang baik. Hasil karya sastra, seperti roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara, dan film mulai sering dipertontonkan.

Agar hasil karya sastra tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka pada tanggal 1 April 19943 di Jakarta didirikan Pusat Kebudayaan degan nama Keimin Bunko Shidosho.

Hasil karya sastra yang terbit pada jaman Jepang diantaranya :