Daendels – Masa Pemerintahan dan Kebijakan di Indonesia

Halo sobat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup dari Daendels dan bagaimana Masa Pemerintahan dan Kebijakannya di Indonesia.

Dia lebih dikenal di Indonesia sebagai seorang Gubernur Jenderal yang kejam dan Sadis karena Kebijakannya dalam membuat jalan Anyer sampai Panarukan yang mengambil banyak nyawa.

Tapi nyatanya, Dia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, jujur dan amanah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pemerintahan Kekaisaran Perancis dibawah pimpinan Louis Bonaparte (yang menjajah Belanda) kala itu.

Biografi Singkat Daendels.

Daendels
Sumber : Kompas.com

Herman William Daendels Lahir di Hattem , Belanda , pada 21 Oktober 1762. putra dari sekretaris walikota, bernama Burchard Johan dan Josina Christina Tulleken.

Ia belajar hukum di Universitas Harderwijk dan berhasil lulus dan memperoleh gelar doktor pada 10 April 1783. Dia juga dikenal sebagai seorang revolusioner, jenderal dan politikus Belanda.

Pada tahun 1811 dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 setelah diangkat oleh Louis Bonaparte, Raja Holland yang saat itu berada dibawah kekuasaan Kekaisaran Perancis dibawah Kaisar Napoleon Bonaparte.

Baca juga : Peter Both .

Di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Dia ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia.

Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Saat Dia berkuasa menjadi Gubernur Jenderal, Indonesia disebut sebagai Republik Bataaf (atau Republik Batavia).

Kebijakan Daendels.

images 13 min
Sumber : historia.cm

Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, dia melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi.

Bidang pertahanan dan keamanan

  • Membangun benteng-benteng pertahanan baru
  • Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon.
  • Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
  • Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, dia tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, dia menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang.
  • Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km.

Bidang pemerintahan

Beberapa kebijakannya dalam bidang Pemerintahan dan Politik adalah sebagai berikut :

  • Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
  • Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
  • Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih memiliki hak-hak feodal tertentu.
  • Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
  • mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 orang prajurit.

Melihat semua bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan dari Pemerintahan Batavia, Raden Rangga terdorong untuk melakukan perlawan terhadap kekuatan kolonial.

Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga.

Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga sendiri terbunuh. Daendels kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II agar menyetujui pengangkatan kembali Danureja II (Mangkubumi) sebagai patih dan Sultan harus menanggung kerugian perang akibat perlawanan Raden Rangga.

Tentu Hamengkubuwana II menolak ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Melalui serangan itu,, Dia berhasil memaksa Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III.

Bidang peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Seperti :

  • Membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
  • Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang sosial ekonomi

Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan itu misalnya:

  • memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
  • Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
  • Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
  • Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
  • Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Berakhir Pemerintah Daendels

Pada bulan Mei 1811, dia dipanggil kembali untuk pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen.

Pada November 1811 ia tinggal di Paris. Ia diangkat sebagai Jenderal Divisi ( Mayor Jenderal ) dan memimpin Divisi ke-26 Grande Armée yang dibentuk dari pasukan dari Baden, Hesse-Darmstadt, dan Berg.

Pertengahan Maret 1812, ia lalu diangkat sebagai komandan divisi ke-26 dan menjabat sebagai bagian dari Korps IX di bawah Marsekal Victor dimaksudkan sebagai cadangan untuk melawan serangan tentara Inggris dan Rusia.

Tapi sayang, Kekaisaran Perancis harus kalah dari serangan Inggris dan Rusia. Melalui kekalahan itu Napoleon Bonaparte di tangkap dan di asingkan, sedangkan Daendels lalu di buang untuk menjadi Gubernur Jenderal di pulau Emas di Ghana.

Namun, Daendels menggunakan jabatan gubernurnya sebagai kesempatan untuk membangun bisnis monopoli swasta di Gold Coast Belanda. Melihat itu Pemerintah Inggris langsung menuduh jika Daendels melakukan perbudakan.

Tapi sebelum di di sidang, Akhirnya tidak ada rencana yang membuahkan hasil, karena Daendels meninggal karena malaria di kastil St. George d’Elmina Adalah di wilayah pusat pemerintahan Belanda, pada 2 Mei 1818.

Fakta Jalan Anyer dan Panarukan.

Jalan Anyer-Panaruka
sumber : Sindonews.com

Kita tahu sebagai salah satu kebijakan Daendels dalam bidang Ekonomi. Yang ternyata memiliki fakta yang tidak pernah diceritakan sampai kini. Padahal Narasi yang.sering terdengar adalah bagaimana pribumi menjadi korban kerja paksa dari Kebijakan jalan Anyer dan Panarukan.

Menurut detik.com (2021) Daendels telah berani menyediakan upah kepada orang – orang yang bekerja dalam pembangunan jalan Anyer-Panaruka. Dia memberikan upah tersebut melalui Pemimpin lokal (Bupati, Kades dll) Tapi ternyata uang upah dari Daendels itu malah dikorupsi hingga akhirnya banyak korban berjatuhan saat pembangunan jalan tersebut.

Baca juga : Sejarah VOC.

Dan itulah kawan, Pembahasan menteri tentang Gubernur Jenderal Daendels. Sampai jumpa di materi materi menarik lainnya.

About Andika Pratama

Founder dari ilmusaku.com