Parlementer Adalah - 6 Contoh Negara Parlementer

Halo sobat kali ini saya akan membahas tentang Pengertian Sistem Parlementer adalah dan 6 Contoh Negara Sistem Parlementer yang ada di dunia dan juga Perbedaan Sistem Parlementer dan Presidensial.

Sistem Parlementer adalah

Parlementer adalah istilah yang merujuk kepada sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada pemerintah yang dipilih secara demokratis dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Dalam sistem parlementer, parlemen memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengawasan pemerintah.

Di bawah sistem parlementer, kepala negara biasanya adalah seorang kepala negara simbolis atau seremonial, seperti seorang presiden, sementara kekuasaan eksekutif sebenarnya dipegang oleh kepala pemerintahan yang biasanya disebut perdana menteri atau kanselir.

Perdana menteri dan anggota pemerintah lainnya dipilih dari anggota parlemen atau diangkat oleh kepala negara dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Parlemen memiliki fungsi legislatif, yaitu pembuatan undang-undang, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Anggota parlemen mewakili kepentingan masyarakat dan dapat mempertanyakan pemerintah, mengajukan usul legislatif, serta mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah juga harus mendapatkan persetujuan atau dukungan mayoritas di parlemen untuk dapat dilaksanakan.

Sistem parlementer umumnya ditemukan di negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, Jerman, dan sebagian besar negara-negara Eropa.

Namun, perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki variasi sistem parlementer yang sedikit berbeda, tergantung pada konstitusi dan tradisi politiknya.

Ciri Ciri Sistem Parlementer

Berikut adalah beberapa ciri ciri sistem parlementer:

Pemisahan kekuasaan: Sistem parlementer memisahkan kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan kekuasaan legislatif (parlemen). Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mayoritas anggota parlemen.
Kepala negara simbolis: Di bawah sistem parlementer, kepala negara biasanya memiliki peran simbolis atau seremonial. Kepala negara dapat menjadi seorang presiden atau seorang monarki konstitusional. Kekuasaan eksekutif sebenarnya dipegang oleh kepala pemerintahan, seperti perdana menteri atau kanselir.
Kepala pemerintahan: Sistem parlementer memiliki seorang kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif. Kepala pemerintahan ini biasanya merupakan pemimpin partai politik yang memperoleh dukungan mayoritas di parlemen.
Kepercayaan mayoritas: Pemerintah dalam sistem parlementer harus mempertahankan kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas, itu dapat menyebabkan jatuhnya pemerintahan dan mungkin pemilihan umum baru.
Ketergantungan pada partai politik: Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem parlementer. Pemimpin partai yang memperoleh dukungan mayoritas di parlemen menjadi kepala pemerintahan, dan partai-partai politik berperan dalam pembentukan kebijakan dan dukungan legislatif.
Hubungan antara eksekutif dan legislatif: Pemerintah dalam sistem parlementer harus menjalani hubungan kerja sama dengan parlemen. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada anggota parlemen dan dapat dipertanyakan oleh mereka.
Dukungan partai politik: Pemerintah dalam sistem parlementer harus mempertahankan dukungan partai politik di parlemen. Partai politik mendukung pemerintah dalam menghadapi mosi tidak percaya atau pengesahan undang-undang.
Fleksibilitas politik: Sistem parlementer cenderung lebih fleksibel dalam mengatasi perubahan politik dan krisis. Jika pemerintah menghadapi masalah atau ketidakpercayaan, ada mekanisme untuk menggantinya tanpa harus mengubah seluruh sistem pemerintahan.

Perlu dicatat bahwa meskipun ada ciri ciri sistem parlementer, ada variasi di antara negara-negara yang menganut sistem ini dalam hal rincian dan implementasinya.

Wewenang Parlemen dalam Sistem Parlementer

Wewenang Parlemen dalam Sistem Parlementer dalam sistem parlementer memiliki beragam wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

Pembentukan Undang-Undang

Salah satu peran utama parlemen adalah pembentukan undang-undang.

Anggota parlemen memiliki hak untuk mengajukan usul-usul legislatif, membahas dan mengadopsi undang-undang baru, serta memodifikasi atau menghapus undang-undang yang ada.

Parlemen juga berperan dalam pengesahan anggaran negara.

Pengawasan Pemerintah.

Parlemen memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Anggota parlemen dapat mempertanyakan menteri dan pejabat pemerintahan, menyelenggarakan dengar pendapat atau penyelidikan, serta meminta laporan atau informasi terkait kebijakan pemerintah.

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Persetujuan Kabinet dan Kebijakan Pemerintah.

Parlemen biasanya memberikan persetujuan terhadap pengangkatan kepala pemerintahan dan anggota kabinet.

Parlemen juga memberikan dukungan atau tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah melalui mosi tidak percaya atau mosi percaya.

Dalam beberapa negara, kebijakan pemerintah harus mendapatkan persetujuan atau dukungan mayoritas di parlemen agar dapat dilaksanakan.

Pembentukan Komite.

Parlemen biasanya membentuk komite-komite untuk mengkaji dan mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam.

Komite-komite ini terdiri dari anggota parlemen yang berspesialisasi dalam bidang-bidang tertentu.

Mereka melakukan penyelidikan, mengadakan dengar pendapat publik, dan memberikan rekomendasi kepada parlemen terkait kebijakan atau masalah yang sedang dibahas.

Representasi dan Pendengaran Rakyat.

Anggota parlemen merupakan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Mereka diharapkan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di forum parlemen.

Anggota parlemen juga berperan sebagai pendengar dan penyalur keluhan atau masalah masyarakat yang mereka wakili.

Persetujuan Perjanjian Internasional.

Dalam beberapa sistem parlementer, parlemen memiliki peran dalam persetujuan perjanjian internasional.

Sebelum perjanjian internasional menjadi sah, parlemen harus memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadapnya.

Hal ini memberikan kontrol demokratis terhadap kebijakan luar negeri dan keterlibatan negara dalam perjanjian internasional.

Kontrol Anggaran.

Parlemen memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol pengeluaran pemerintah.

Mereka meninjau rencana anggaran, membahas dan mengesahkan anggaran negara, serta melakukan audit terhadap penggunaan dana publik.

Parlemen bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan yang efisien dan akuntabel atas dana publik.

Debat dan Diskusi.

Parlemen merupakan forum untuk perdebatan dan diskusi mengenai kebijakan dan isu-isu penting.

Anggota parlemen memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mengemukakan argumen dalam forum parlemen.

Debat ini memungkinkan perbedaan pendapat dan perspektif diungkapkan serta mempengaruhi pembentukan kebijakan.

Contoh Negara Sistem Parlementer

Berikut adalah beberapa contoh negara sistem parlementer:

Britania Raya: Britania Raya memiliki sistem parlementer dengan Parlemen Inggris sebagai badan legislatif. Pemimpin eksekutifnya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh anggota Parlemen. Sistem parlementer di Britania Raya menjadi salah satu model utama yang diadopsi oleh negara-negara lain.
Kanada: Kanada memiliki sistem parlementer dengan Parlemen Kanada yang terdiri dari Dewan Rakyat (House of Commons) dan Senat. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh anggota Dewan Rakyat. Kanada memiliki Monarki Konstitusional dengan seorang Gubernur Jenderal sebagai perwakilan kepala negara.
Australia: Australia juga menganut sistem parlementer dengan Parlemen Australia yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Senat. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Australia juga memiliki Monarki Konstitusional dengan seorang Gubernur Jenderal sebagai perwakilan kepala negara.
Jerman: Jerman memiliki sistem parlementer dengan Bundestag sebagai badan legislatif. Kanselir adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh anggota Bundestag. Jerman juga memiliki Presiden Federal sebagai kepala negara yang memiliki peran seremonial.
Prancis: Prancis memiliki sistem parlementer dengan Parlemen Prancis yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Presiden adalah kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang diangkat oleh Presiden.
India: India menganut sistem parlementer dengan Parlemen India yang terdiri dari Lok Sabha (Rumah Rakyat) dan Rajya Sabha (Dewan Negara). Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dipilih oleh anggota Lok Sabha. Presiden India adalah kepala negara dengan peran seremonial.

Ini hanya beberapa contoh negara sistem parlementer. Terdapat juga negara lain seperti Selandia Baru, Belanda, Norwegia, Swedia, Italia, dan banyak lagi yang menggunakan sistem parlementer dalam struktur pemerintah mereka.

Perbedaan Sistem Parlementer dan Presidensial

Sistem parlementer dan presidensial adalah dua model pemerintahan yang memiliki perbedaan dalam struktur kekuasaan dan cara pengambilan keputusan.

Berikut adalah perbedaan antara sistem parlementer dan presidensial:

Eksekutif:
- Parlementer: Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan (misalnya Perdana Menteri atau Kanselir) adalah anggota parlemen yang dipilih oleh mayoritas anggota parlemen. Kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen dan diangkat atau diberhentikan oleh parlemen.
- Presidensial: Dalam sistem presidensial, kepala negara (Presiden) dan kepala pemerintahan (Presiden) adalah dua posisi yang terpisah. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang independen. Presiden tidak bergantung pada dukungan parlemen dan memiliki masa jabatan tetap.
Pemisahan Kekuasaan:
- Parlementer: Sistem parlementer cenderung memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih lemah antara eksekutif dan legislatif. Kepala pemerintahan adalah bagian dari legislatif (parlemen) dan harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen untuk tetap berkuasa.
- Presidensial: Sistem presidensial memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif. Presiden dipilih secara terpisah dan memiliki kekuasaan yang independen dari parlemen. Presiden dan anggota parlemen dapat berasal dari partai politik yang berbeda dan memiliki kewenangan yang terpisah.
Kepala Negara:
- Parlementer: Dalam sistem parlementer, kepala negara biasanya memiliki peran seremonial atau simbolis. Kepala negara dapat menjadi seorang presiden atau seorang monarki konstitusional. Kekuasaan eksekutif sebenarnya dipegang oleh kepala pemerintahan.
- Presidensial: Dalam sistem presidensial, Presiden adalah kepala negara yang memiliki peran eksekutif dan seremonial. Presiden mewakili negara secara internasional dan memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat.
Kestabilan Pemerintahan:
- Parlementer: Sistem parlementer cenderung lebih mudah mengganti kepala pemerintahan jika pemerintah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Ini dapat dilakukan melalui mosi tidak percaya atau pemilihan umum baru. Hal ini dapat memberikan stabilitas yang lebih tinggi dalam jangka pendek.
- Presidensial: Sistem presidensial cenderung lebih sulit untuk mengganti kepala pemerintahan karena Presiden memiliki masa jabatan tetap yang ditentukan. Untuk mengganti Presiden, biasanya membutuhkan pemilihan umum atau mekanisme impeachment yang rumit. Ini dapat memberikan stabilitas yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Perlu dicatat bahwa ini hanyalah perbedaan sistem parlementer dan presidensial secara umum dan ada variasi di dalam masing-masing sistem tergantung pada konstitusi yang di anut masing-masing negara.